DIKSIPUBLIK, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mensinergikan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan desa melalui Program Desaku Maju.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026). Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Marindo mengatakan, Program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu fokus program tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan desa yang akan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah dan TNI.
“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi tindak lanjut komitmen bersama pemerintah daerah dan jajaran TNI dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Dalam skema tersebut, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” jelasnya.
Marindo menegaskan, pemanfaatan DBH perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan hasil pembangunan di lapangan. Karena itu, pembangunan jalan desa melalui Program Desaku Maju akan disinergikan dengan TMMD maupun Karya Bakti TNI sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.
Besaran anggaran maupun jumlah ruas jalan yang ditangani tidak harus sama di setiap kabupaten/kota. Penentuan alokasi akan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi wilayah, dan kemampuan masing-masing daerah.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.
Dalam rakor tersebut juga dibahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan Program Desaku Maju di seluruh kabupaten/kota. Formulasi teknis, termasuk mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta bentuk kolaborasi dengan TNI, akan diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU).
Marindo juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan.
Hasil pembahasan bersama BPKP selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU agar pelaksanaan program berjalan secara terarah, transparan, dan akuntabel.
Melalui sinergi DBH dan TMMD, Pemprov Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI berupaya mempercepat pembangunan jalan desa sekaligus memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Peningkatan infrastruktur jalan diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Lampung. (* )
