DIKSIPUBLIK, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan investasi dan hilirisasi sektor pertanian agar potensi komoditas unggulan daerah mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung yang berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).
Mirza menegaskan, Apindo merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan investasi, pengembangan industri pengolahan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Lampung.
Menurutnya, Lampung memiliki fondasi ekonomi yang kuat karena sektor pertanian selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Potensi tersebut harus terus dikembangkan melalui investasi dan hilirisasi agar tidak berhenti pada produksi bahan mentah.
Dengan luas lahan sekitar 3,5 juta hektare dan berbagai komoditas unggulan, Lampung menjadi salah satu daerah penghasil komoditas strategis nasional, mulai dari padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, tebu hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya.
“Provinsi Lampung tumbuh dari sektor pertanian. Kita memiliki potensi besar mulai dari padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, tebu hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya. Potensi ini harus terus ditingkatkan melalui hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Mirza.
Gubernur menjelaskan, sejumlah komoditas unggulan Lampung telah menarik minat investasi di sektor industri pengolahan. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat industri hilir sekaligus meningkatkan daya saing produk daerah.
Karena itu, Pemprov Lampung menargetkan daerah ini dapat berkembang menjadi salah satu pusat industri pengolahan pangan dan komoditas berbasis sumber daya alam di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Untuk mendukung masuknya investasi, Pemprov Lampung berkomitmen memberikan kemudahan perizinan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha.
Mirza juga menyampaikan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional mulai bergerak menuju pendekatan bottom up economy yang menempatkan desa sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, penguatan ekonomi desa, peningkatan harga komoditas pertanian, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah.
“Kalau ekonomi desa tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, dan pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi dunia usaha,” katanya.
Di sisi lain, realisasi investasi di Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai investasi yang masuk ke Lampung mencapai sekitar Rp15 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi Rp20 triliun pada tahun berikutnya.
Sejumlah investasi baru di sektor energi dan industri pengolahan juga mulai masuk ke Provinsi Lampung. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat hilirisasi sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Namun, Mirza mengingatkan peningkatan produktivitas sektor pertanian harus diimbangi dengan pertumbuhan industri hilir. Jika produksi meningkat tanpa diikuti kapasitas pengolahan yang memadai, kelebihan pasokan dapat terjadi dan berpotensi menekan harga komoditas di tingkat petani.
“Ketika produktivitas meningkat tetapi hilirisasi tidak berkembang, harga akan jatuh. Karena itu peluang investasi harus kita tangkap bersama agar pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Karena itu, Mirza mengajak Apindo Lampung untuk terus menjadi mitra pemerintah dalam menangkap peluang investasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah.
Sementara itu, Ketua DPP Apindo Lampung Ary Meizari Alfian mengatakan Musprov VIII tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk menyusun arah strategis dunia usaha Lampung selama lima tahun ke depan.
Ary memaparkan sejumlah capaian organisasi selama periode kepengurusannya, antara lain penguatan advokasi ketenagakerjaan, pengembangan program UMKM Merdeka yang kemudian diadopsi menjadi program nasional Apindo, perluasan jejaring investasi, serta penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.
Menurut Ary, sepanjang periode 2021–2026 Apindo Lampung telah melaksanakan lebih dari 200 kegiatan organisasi, membangun kemitraan dengan lebih dari 50 pemangku kepentingan strategis, serta merealisasikan lebih dari 90 persen program kerja yang telah ditetapkan.
Ke depan, Apindo Lampung akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.
Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha tersebut diharapkan mampu mempercepat hilirisasi komoditas pertanian Lampung, meningkatkan nilai tambah produk lokal, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. (*)
