DIKSIPUBLIK, Bandar Lampung – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2025 yang belum mencapai target menjadi bahan evaluasi DPRD Provinsi Lampung. Melalui evaluasi tersebut, DPRD mendorong agar perencanaan dan proyeksi pendapatan daerah ke depan disusun secara lebih realistis dan terukur.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, menyampaikan bahwa hingga akhir tahun 2025 realisasi PAD baru mencapai 79 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini, menurutnya, perlu disikapi secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu kita sama-sama evaluasi. Kalau kemarin salah satu alasannya karena opsen pajak, ya itu kita jadikan peluang. Perlu kerja sama dengan kabupaten/kota. Polanya seperti apa, itu harus duduk bersama dan dibicarakan,” ujar Ismet saat diwawancarai, Rabu (7/1/2026).
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah. Selain itu, Ismet juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk lebih terbuka dalam menyajikan data sebagai dasar perencanaan pendapatan.
“Ke depan, bersama DPRD, perencanaan pendapatan harus lebih realistis dan berbasis data yang terbuka,” katanya.
Ismet menambahkan, evaluasi tidak hanya difokuskan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Optimalisasi juga perlu dilakukan terhadap seluruh potensi PAD lainnya, seperti sektor pertambangan galian C, Pajak Air Permukaan, serta potensi-potensi lain yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Sekecil apa pun potensinya akan kita gali. Saya optimistis kondisi pendapatan dan belanja daerah kita akan lebih baik dan sehat tahun ini,” ujarnya.
Terkait kritik yang muncul dari berbagai pihak, Ismet menilai hal tersebut seharusnya dijadikan bahan introspeksi agar pengelolaan pendapatan daerah ke depan dapat terus diperbaiki.
“Jadikan itu sebagai imun, sebagai vitamin agar kita bisa lebih baik ke depan,” katanya.
Ia juga menegaskan kesiapan DPRD Lampung untuk memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan terkait proyeksi pendapatan daerah. Menurutnya, Komisi III DPRD Lampung memiliki peran strategis dalam mengawal dan mengoordinasikan upaya tersebut.
“Kita di DPRD, termasuk Komisi III dan pimpinan, siap memfasilitasi. Mengundang perusahaan, stakeholder, dan pihak terkait lainnya. Apa yang perlu diselesaikan, kita bantu komunikasikan agar sama-sama bisa kita perbaiki,” tegasnya.
Selain itu, Ismet menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, khususnya pada objek Pajak Kendaraan Bermotor. Ia meminta agar pelayanan dibuat lebih mudah dan terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor.
“Pelayanan kepada objek PKB ini harus dipermudah. Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Duduk bersama, buat polanya, dan dibicarakan dengan baik. Saya tetap yakin PAD dan belanja kita tahun ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Mengenai kebijakan tunda bayar yang sempat diberlakukan Pemerintah Provinsi Lampung, Ismet menyatakan keyakinannya bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan sebagaimana penanganan pada tahun sebelumnya.
“Tahun lalu tunda bayar lebih dari Rp500 miliar saja bisa diselesaikan. Saya optimistis tunda bayar sekitar Rp150 miliar ini juga dapat dituntaskan,” pungkasnya. (*)
