Komitmen dan Dukungan Presiden RI Menguatkan Langkah Daerah dalam Penanganan Konflik Manusia–Gajah
DIKSIPUBLIK, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya mitigasi konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) melalui pendekatan berbasis infrastruktur yang bersifat permanen dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen dan perhatian langsung Presiden Republik Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan masyarakat di wilayah penyangga taman nasional.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia menunjukkan kepemimpinan nyata dalam menangani persoalan konflik manusia dan satwa liar di Way Kambas yang selama ini berdampak langsung terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan rasa aman masyarakat.
“Presiden memahami secara menyeluruh dampak konflik gajah yang terjadi berulang setiap tahun, mulai dari kerusakan lahan pertanian hingga ancaman terhadap keselamatan warga. Oleh karena itu, negara hadir dengan solusi yang bersifat struktural dan jangka panjang,” ujar Gubernur Lampung.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden RI telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Infrastruktur tersebut dirancang tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekologis agar keseimbangan ekosistem dan kelestarian habitat satwa liar tetap terjaga.
Kebijakan ini bertujuan menciptakan perlindungan yang adil dan seimbang, yakni melindungi keselamatan, rasa aman, serta mata pencaharian masyarakat, tanpa mengorbankan fungsi konservasi dan keberlangsungan satwa di kawasan taman nasional.
Sejalan dengan komitmen nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengintensifkan langkah mitigasi konflik manusia–gajah di wilayah penyangga TNWK. Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Lampung merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang kurang lebih 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia–gajah tertinggi di Provinsi Lampung.
Sebagai wujud keseriusan daerah, Gubernur Lampung telah mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Proposal pembangunan tanggul pengaman dengan nilai sekitar Rp105 miliar telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan terus diupayakan agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
Pembangunan tanggul pengaman tersebut dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus melindungi habitat satwa dan memberikan rasa aman bagi masyarakat desa penyangga TNWK. Selain tanggul, desain mitigasi juga mempertimbangkan kombinasi solusi lain yang disesuaikan dengan tipologi konflik di setiap segmen kawasan, seperti pemasangan pagar kejut listrik dan pagar kawat sesuai kebutuhan lapangan.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap terealisasinya infrastruktur mitigasi ini dapat meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan, memperkuat patroli konservasi, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pemprov Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana ini, mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.
