DIKSIPUBLIK, Lampung Tengah – Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar ratusan massa demo JPK (NGO Jaringan Pemberantasan Korupsi) bersama sejumlah elemen masyarakat di depan Kantor Bupati Lampung Tengah, Rabu (5/8/2026). Massa yang menggelar aksi bertajuk “JPK Memanggil” itu mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah segera mengambil sikap terkait status hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah, Welly Adiwantra, yang telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer di Pemerintah Kota Metro.
Ratusan peserta aksi bergerak dari Taman Tugu Canang menuju Kantor Bupati Lampung Tengah dengan membawa bendera organisasi, spanduk, dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah administratif terhadap jabatan Sekretaris Daerah demi menjaga marwah birokrasi dan kepastian jalannya pemerintahan.
Suasana sempat memanas ketika pihak JPK mengaku mendapat dugaan provokasi dari sejumlah oknum yang mereka sebut sebagai preman. Namun, Ketua NGO JPK Koordinator Lampung Tengah, Uncu Wenda, segera mengimbau seluruh peserta aksi agar tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Berkat pengamanan aparat kepolisian bersama Satpol PP, situasi kembali terkendali dan aksi berlangsung kondusif hingga selesai.
Dalam orasinya, Uncu Wenda menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, tuntutan JPK merupakan dorongan moral agar pemerintah daerah segera mengambil langkah administratif demi menjaga marwah birokrasi serta memastikan pelayanan publik tidak terdampak polemik hukum yang menjerat pejabat tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
“Lampung Tengah mau dibawa ke mana jika pejabat ASN tertinggi di daerah ini sudah berstatus tersangka, tetapi masih tetap menduduki jabatan Sekretaris Daerah? Jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan masyarakat dan jalannya pemerintahan,” tegas Uncu Wenda di hadapan ratusan peserta aksi.
Ia juga mendesak Pelaksana Tugas Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, segera berkoordinasi dengan Gubernur Lampung serta Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk Pelaksana Tugas atau Penjabat Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan birokrasi.
Menurut Uncu Wenda, jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis yang menjadi penggerak roda pemerintahan daerah. Karena itu, pemerintah dinilai harus segera memberikan kepastian sikap agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Lampung Tengah bukan milik pribadi maupun segelintir orang. Daerah ini milik seluruh masyarakat. Jangan gadaikan masa depan Lampung Tengah hanya demi mempertahankan kepentingan seorang oknum pejabat. Kami meminta pemerintah segera bertindak sesuai aturan,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan jabatan Sekda, JPK juga mempertanyakan kepastian administrasi pemerintahan apabila berbagai dokumen strategis masih ditandatangani oleh pejabat yang sedang menjalani proses hukum. Menurut mereka, kepastian administrasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, M. Hefki Aburizal, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional.
“Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan. Kami ingin pemerintah segera mengambil langkah yang tegas sesuai aturan agar roda pemerintahan berjalan baik dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan JPK menyerahkan berkas tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang diterima Kepala Satpol PP Lampung Tengah, M. Husnif. Selanjutnya, Husnif mengajak perwakilan massa berdialog di Ruang Rapat Subing, Kantor Bupati Lampung Tengah.
Dalam dialog tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyatakan telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskannya kepada pimpinan daerah untuk dipelajari serta ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski belum menghasilkan keputusan terkait tuntutan penonaktifan Sekda, aksi yang diwarnai ketegangan tersebut menjadi penegas bahwa tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus menguat. Di tengah proses hukum yang masih berjalan dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, masyarakat kini menantikan sikap pemerintah daerah dalam menjaga integritas birokrasi, memastikan stabilitas pemerintahan, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (ela)
