DIKSIPUBLIK, Lampung Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menilai program Hilirisasi Ayam Terintegrasi sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis penguatan sektor peternakan. Program ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.
Program tersebut resmi digelar melalui kegiatan groundbreaking di Kebun Trikora PTPN I Regional 7, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (6/2/2026). Ketua DPRD Provinsi Lampung diwakili oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, perwakilan Kementerian Pertanian, dan jajaran manajemen PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I). Groundbreaking ini merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di sejumlah provinsi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menekankan bahwa hilirisasi ayam terintegrasi memungkinkan Lampung tidak hanya berperan sebagai daerah produsen, tetapi juga dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dari setiap tahap produksi, mulai dari pembibitan, pakan ternak, pengolahan hasil peternakan, hingga distribusi produk.
Ahmad Basuki menambahkan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar program ini berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak nyata pada kesejahteraan peternak serta stabilitas pasokan ayam di daerah. Menurutnya, penguatan sektor peternakan hilir ini juga berkontribusi pada pengembangan industri pangan yang berkelanjutan.
Perwakilan Kementerian Pertanian menilai Provinsi Lampung memiliki potensi strategis sebagai sentra hilirisasi ayam terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan regional. PTPN I juga menyatakan komitmennya mendukung pengembangan industri peternakan terpadu yang berkelanjutan, sejalan dengan program pemerintah pusat.
Menutup kegiatan, Ahmad Basuki menegaskan kembali komitmen DPRD Provinsi Lampung untuk terus mengawal dan mendorong program hilirisasi ayam agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, memperkuat ketahanan pangan, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
