DIKSIPUBLIK, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kewaspadaan terhadap potensi tekanan inflasi dan dampak cuaca ekstrem menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Langkah ini ditegaskan melalui keikutsertaan Pemprov Lampung dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (22/12/2025).
Rapat tersebut diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, serta diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrem akibat tingginya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta pemerintah daerah terus memantau prakiraan cuaca dan mengantisipasi potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Dengan pengalaman di daerah masing-masing, kami harapkan pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dan tetap siaga dengan peralatan yang dimiliki, termasuk berkoordinasi dengan Forkopimda,” kata Tomsi.
Selain aspek kebencanaan, Tomsi juga menekankan pentingnya efektivitas rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan fokus pada komoditas dan wilayah yang mengalami kenaikan harga signifikan. Menurutnya, pendekatan yang tepat sasaran akan membuat pengendalian inflasi lebih responsif.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Windhiarso Ponco Adi, memaparkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Desember 2025 sebagai bahan koordinasi pengendalian inflasi daerah menjelang Nataru.
Windhiarso menjelaskan bahwa secara historis tekanan inflasi cenderung meningkat pada Desember seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Meski inflasi pada November 2025 tercatat melambat dibandingkan Oktober 2025 akibat penurunan harga sejumlah komoditas utama, potensi kenaikan inflasi tetap perlu diwaspadai.
“Dalam empat tahun terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar pada bulan Desember, disusul kelompok transportasi,” ujar Windhiarso.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 19 Desember 2025, tercatat sebanyak 37 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara hanya satu provinsi yang mencatatkan penurunan. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH secara nasional antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah.
Untuk wilayah Pulau Sumatera, kenaikan IPH turut dipengaruhi oleh terjadinya bencana di tiga provinsi. Kenaikan IPH tertinggi tercatat di Kabupaten Nias Utara sebesar 13,04 persen, dengan komoditas penyumbang utama meliputi daging ayam ras, cabai merah, dan beras.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang perayaan Nataru.
“Beritahu kepada setiap kepala OPD untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan terkait Nataru dan bersiap menjaga harga-harga pangan,” kata Bani.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
