DIKSIPUBLIK, Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung memberikan peringatan tegas kepada kios pengecer pupuk agar tidak menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Praktik penjualan di atas ketentuan dinilai merugikan petani dan bertentangan dengan kebijakan subsidi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa DPRD akan memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi, khususnya di tingkat kios pengecer yang bersentuhan langsung dengan petani.
“Ini peringatan. Pupuk subsidi tidak boleh dijual di atas HET dengan alasan apa pun. Jika ditemukan pelanggaran, akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Ahmad Basuki, Selasa (3/2/2026).
Pemerintah pusat telah menetapkan kuota pupuk subsidi untuk Provinsi Lampung tahun 2026 sebesar 710.711 ton. DPRD Lampung menilai besarnya alokasi tersebut harus diiringi dengan kepatuhan penuh terhadap ketentuan harga dan distribusi agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan petani.
Selain soal harga, DPRD Lampung juga mengingatkan bahwa penyaluran pupuk subsidi hanya boleh dilakukan kepada petani yang terdaftar dalam sistem resmi pemerintah dan melalui kios pengecer yang telah ditunjuk.
Untuk mencegah penyimpangan, DPRD menekankan pentingnya transparansi di tingkat kios, termasuk kewajiban memajang informasi HET serta menyediakan saluran pengaduan bagi petani jika menemukan penjualan pupuk subsidi di atas harga ketentuan.
Sebagai mitra kerja perangkat daerah di sektor pertanian, Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyatakan siap melakukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan. Setiap laporan masyarakat terkait pelanggaran HET maupun penyimpangan distribusi akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi berwenang untuk ditindaklanjuti.
DPRD Lampung berharap peringatan ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku distribusi pupuk subsidi agar mematuhi aturan, sehingga kebijakan pupuk subsidi tahun 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar melindungi kepentingan petani. ()
