DIKSIPUBLIK, Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menilai rencana pengangkatan petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memicu kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru honorer yang hingga kini belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kebijakan yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) itu memang mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam menyukseskan program strategis nasional. Namun, percepatan pengangkatan petugas MBG dinilai kontras dengan kondisi guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Program MBG itu baik, tetapi jangan menutup mata bahwa ada sektor yang jauh lebih mendesak, yaitu pendidikan,” ujar Syukron.
Ia menegaskan, kesejahteraan guru seharusnya menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan serta kondisi psikologis peserta didik. Ketimpangan dalam kebijakan pengangkatan pegawai, kata Syukron, berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Syukron mengingatkan, jika persoalan guru honorer terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tenaga pendidik, tetapi juga akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah dalam jangka panjang.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Lampung akan menyalurkan aspirasi para guru honorer kepada pemerintah pusat. Syukron berharap proses pengangkatan guru honorer dapat dilakukan secara bertahap, adil, dan berkeadilan, tanpa membebani keuangan daerah. (*)
